Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran subsidi untuk kendaraan bermotor listrik pada tahun 2023. Besaran subsidi yang disiapkan mencapai Rp 1,75 triliun.
Rincian Besaran Subsidi Kendaraan Listrik 2023
Perhitungan ini di dasarkan pada jumlah unit motor listrik sebanyak 250.000 yang akan mendapatkan insentif sebesar Rp 7 juta per unit pada tahun ini.
Sumber anggaran untuk subsidi kendaraan listrik tersebut akan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Isa menjelaskan bahwa anggaran tersebut memang telah tersedia.
“Untuk tahun ini perkiraannya Rp 7 juta di kali 250.000 (unit), sekitar Rp 1,75 triliun. Masalah duitnya ada atau nggak, kalau duit ada,” kata Isa.
Baca juga Solusi Kendaraan Listrik di Indonesia
Subdisi Mobil Listrik dan Motor Naik di 2024
Data dari Kementerian Perindustrian juga menunjukkan besaran subsidi untuk motor listrik pada tahun 2023 akan mencapai Rp 1,4 triliun, dan akan meningkat menjadi Rp 4,2 triliun pada tahun 2024 untuk 600.000 unit motor listrik.
Selanjutnya, subsidi untuk mobil listrik pada tahun 2023 akan mencapai Rp 1,6 triliun, dan akan meningkat menjadi Rp 4,9 triliun pada tahun 2024. Bus listrik juga akan menerima subsidi sebesar Rp 48 miliar pada tahun 2023, dan meningkat menjadi Rp 144 miliar pada tahun 2024.
Sebagai informasi, kebijakan subsidi untuk program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) telah berlaku sejak 20 Maret 2023. Subsidi ini memberikan diskon rata-rata sebesar Rp 7 juta per unit. Namun, kendaraan harus diproduksi di dalam negeri dan setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya berhak atas 1 kali subsidi.
Pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian mengajukan subsidi untuk 200.000 unit motor listrik dan 39.500 unit mobil listrik berbasis baterai.
Aturan Teknis Belum Di terbitkan
Meskipun kebijakan subsidi ini telah diumumkan, aturan teknis pelaksanaannya masih dalam tahap penyempurnaan oleh pemerintah. Ada ketidakpastian mengenai bagaimana subsidi ini akan diterapkan, sehingga calon konsumen harus bersabar menanti kejelasan lebih lanjut.
Baca juga Kenali Perbedaan Mobil Hybrid dan Listrik
Menyikapi hal tersebut, produsen dan dealer kendaraan listrik seperti Hyundai dan Wuling belum memberikan subsidi kepada konsumen.
“Kami belum memiliki informasi mengenai subsidi karena ini merupakan kebijakan pemerintah. Semua tergantung pada keputusan Hyundai. Namun, saat ini subsidi tersebut belum diberlakukan,” ujar seorang tenaga penjual dari Hyundai. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi pertanyaan bagi banyak konsumen yang sedang menunggu dan berharap untuk mendapatkan subsidi ini. Namun, konsumen tampaknya harus bersabar karena kebijakan ini masih dalam tahap yang belum jelas.
“Banyak yang menanyakan hal ini karena jumlah subsidi sebesar Rp 80 juta tentu sangat signifikan. Namun, biasanya dari proses pengesahan keputusan pemerintah hingga pelaksanaannya di Agen Pemegang Merek (APM) memerlukan waktu yang agak lama. Oleh karena itu, kami masih menantikan informasi lebih lanjut,” kata tenaga penjual tersebut.
Baca juga Integrasi IoT dalam Kendaraan Listrik
Namun, dealer memiliki upaya untuk meminimalisir ketidakpastian bagi calon konsumen. Wuling, misalnya, memberikan jaminan pengembalian uang jika subsidi resmi di umumkan setelah pembelian di lakukan dalam bentuk refund setelah kepastian peraturan tentang subsidi kendaraan ramah lingkungan ini di implementasikan.
Pemerintah Indonesia terus merancang aturan teknis pelaksanaan subsidi kendaraan listrik. Meskipun ada beberapa kesimpang siuran dan telah lama di nanti oleh masyarakat Indonesia, langkah-langkah tersebut di harapkan akan membantu mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia.
