Pengangkatan tenaga kependidikan, termasuk guru, masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi. Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, dibahas persiapan pemerintah dalam mengisi formasi guru PPPK.
Tiga Kendala Pengangkatan Guru Dari CPNS
Nadiem menjelaskan ada tiga kendala yang menghambat pengangkatan guru. Kendala pertama adalah kebutuhan guru baru yang real-time di sekolah. Namun, rekrutmen guru masih di lakukan secara terpusat setiap satu tahun sekali.
Nadiem mengingatkan bahwa keberadaan guru dalam sebuah sekolah dapat berubah sewaktu-waktu, baik karena mutasi, pensiun, atau meninggal dunia.
Baca Juga Cara Registrasi Calon Guru Penggerak
Kendala kedua adalah ketidaksesuaian perekrutan guru dengan kebutuhan sekolah. Proses rekrutmen guru yang di lakukan secara terpusat menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidaksesuaian jumlah dan kompetensi guru dengan kebutuhan yang sebenarnya. Padahal, pemerintah pusat sudah memiliki data sekolah yang lebih tahu mengenai kebutuhan guru. Namun, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi ASN yang sesuai dengan data kebutuhan tersebut.
Marketplace Guru untuk Memenuhi Kebutuhan Realtime
Untuk mengatasi hal tersebut, Nadiem mencetuskan rencana pembuatan marketplace khusus untuk guru. Rencana ini melibatkan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kemendagri), Keuangan (Kemenkeu), dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan Kerjasama Kemdikbud.
Baca Juga Panduan Registrasi SIM PKB
Marketplace tersebut akan menjadi tempat di mana semua guru yang memenuhi syarat dapat terdaftar dalam database yang dapat di akses oleh semua sekolah di Indonesia. Hal ini di harapkan dapat membantu sekolah mencari informasi mengenai calon guru dan kebutuhan formasi yang di perlukan. Marketplace ini juga akan dapat di akses oleh guru honorer yang telah lulus seleksi, lulusan PPG pra jabatan, dan calon guru ASN.
Baca Juga Gaji ASN 2024 Akan Naik
Penerapan marketplace ini di jadwalkan akan di lakukan pada tahun 2024 dan akan menjadi basis data yang memungkinkan setiap sekolah mengakses informasi calon guru yang dapat mengajar di sekolah tersebut. Selain itu, calon guru juga akan lebih fleksibel dalam mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu proses perekrutan guru secara terpusat.
Baca juga Gaji Guru PNS Setiap Golongan
DPR Merespon Positif Pembentukan Marketplace Guru
Respons terhadap rencana ini sangat positif, terutama dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Yang menyatakan bahwa marketplace guru merupakan aplikasi yang baik untuk mengakomodir para guru. Aplikasi ini juga di anggap memberikan database yang baik terkait kondisi sekolah sehingga kebutuhan guru dapat terpenuhi. Di tambahkan pula bahwa aplikasi ini memungkinkan perubahan dalam pemberian formasi PPPK, yang sebelumnya di berikan kepada pemerintah daerah, dapat di berikan kepada pemerintah pusat.
Dengan adanya marketplace guru ini, di harapkan masalah terkait pengangkatan tenaga pendidik, terutama guru, dapat teratasi. Penguncian anggaran untuk pembayaran guru juga akan meminimalisir masalah guru honorer di masa depan.
Baca Juga Program 1 Juta PPPK Guru Masih Tersedia
Nadiem menekankan bahwa sistem ini di dukung oleh teknologi sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, sambil memberikan kesempatan maksimal bagi setiap sekolah untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa harus menunggu siklus perekrutan pusat. Pemerintah pusat juga akan mentransfer anggaran langsung kepada sekolah, yang hanya boleh di gunakan untuk merekrut guru yang terdaftar dalam marketplace guru tersebut.
